Tak Penuhi Panggilan Polisi dalam Pemeriksaan Kasus Ponpes Al Zaytun

Tak Penuhi Panggilan Polisi dalam Pemeriksaan Kasus Ponpes Al Zaytun

Dua anak Panji Gumilang akan diklarifikasi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang oleh ayah mereka.

Dua Anak Panji Gumilang Tak Penuhi Panggilan Polisi dalam Pemeriksaan Kasus Ponpes Al Zaytun

Penyidik Bareskrim Polri pada Selasa (25/7/2023) melayangkan surat panggilan yang kedua kepada dua orang anak Panji Gumilang, Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun setelah mangkir dari pemanggilan hari pertama.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan menyebut total ada 8 orang yang panggil penyidik untuk dimintai klarifikasi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Panji Gumilang, dua orang di antaranya berstatus anak dari terlapor.

Jadi delapan orang yang dimintai klarifikasi hari ini tidak hadir. Sampai sekarang enggak ada yang hadir. Akan dilayangkan surat lagi agar mereka hadir pada Jumat, tanggal 28 Juli 2023,” kata Ramadhan di Jakarta.

Penyidik Bareskrim Polri memanggil delapan orang dari Ponpes Al Zaytun untuk diminta klarifikasi, katanya.

Kedelapan orang yang dimaksud, yakni IP selaku Ketua Pengurus Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) dan APU selaku Sekretaris Pengurus YPI. IP dan APU memiliki hubungan sebagai anak kandung Panji Gumilang.

Kemudian, IS selaku Bendahara YPI, AH selaku Pembina Anggota I YPI, MJH selaku Ketua Pengawas YPI, MM selaku Pembina Anggota II YPI, MAS selaku Pembina Anggota III YPI, dan AS selaku Pengurus YPI. Keenam inisial tersebut memiliki hubungan dengan Panji Gumilang sebagai anggota.

Selain memanggil delapan orang YPI atau Ponpes Al Zaytun, penyidik juga memanggil dua saksi lagi untuk dimintai klarifikasi pada hari Rabu (26/7/2023).

“Hubungan keduanya dengan PG (Panji Gumilang) adalah anggota,” kata Ramadhan.

Hingga kini perkembangan penanganan kasus Ponpes Al Zaytun untuk dugaan tindak pidana pencucian uang, katanya,, Bareskrim sudah melakukan upaya melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi terkait.

Koordinasi dilakukan terkait penggunaan audit dana BOS periode 2022 sampai dengan 2023 dan audit periode 2017 sampai dengan 2020.

Selain audit tersebut, kata dia, akan dilaksanakan audit terhadap dugaan pengumpulan zakat oleh Ponpes Al Zaytun atas pihak yang terafiliasi dengannya.

“Audit akan dilaksanakan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dengan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama,” ujar Ramadhan.

Tidak hanya itu, lanjut dia, Penyidik Bareskrim Polri melaksanakan rapat koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil rapat tersebut didapati bahwa informasi tidak ditemukan daftar program studi SMK atas nama Yayasan Pendidikan Islam (YPI) atau Al Zaytun. [Antara]

Tinggalkan komentar